Oleh: Kustaji, Ketua SMSI Bojonegoro
Demokrasi Indonesia berdiri di atas empat pilar, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers. Tiga pilar pertama punya gedung, anggaran dan wewenang. Pilar keempat hanya punya satu modal yaitu kepercayaan publik. Modal itu kini terus saja menipis.
Tekanan datang dari dua arah. Dari eksternal, industri media ambruk dihantam algoritma dan runtuhnya iklan konvensional. Banyak redaksi lokal tutup. Yang bertahan sering hidup dari advertorial dan rilis yang disalin mentah. Ketika pemasukan bergantung pada sponsorship, independensi jadi barang mahal.
Dari dalam, disiplin jurnalisme makin terkikis. Kecepatan mengalahkan akurasi. Judul memancing klik lebih penting daripada konteks. Opini disajikan sebagai fakta. Akibatnya, publik sulit membedakan berita, propaganda dan hiburan. Kepercayaan publik pun runtuh.
Padahal tanpa pers yang kuat, demokrasi hanya jadi monolog kekuasaan. Bayangkan rapat anggaran tanpa liputan, proyek tanpa kritik, kebijakan tanpa audit publik. Yang tersisa hanya narasi tunggal. Itu bukan demokrasi, itu manajemen citra.
Pilar keempat berfungsi sebagai mekanisme koreksi. Saat eksekutif keliru, pers bertanya. Saat legislatif lengah, pers membangunkan. Saat yudikatif luput, pers mencatat. Tanpa itu, akuntabilitas berhenti di ruang tertutup!.
Menyeru “bangkitlah media” bukan berarti kembali ke romantisme masa lalu. Pers harus beradaptasi tanpa mengorbankan standar. Tiga hal mendesak dilakukan.
Pertama, kembalikan disiplin verifikasi. Kecepatan boleh, tapi akurasi tidak bisa dinegosiasi. Satu kesalahan cukup meruntuhkan kepercayaan bertahun-tahun.
Kedua, perkuat liputan berbasis data dan lapangan. Tulisan yang bisa diuji, bisa ditelusuri, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari pembaca. Stop daur ulang pernyataan pejabat.
Ketiga, bangun model bisnis yang tidak menjadikan pembaca sebagai produk. Langganan, keanggotaan, dan hibah jurnalisme independen perlu diperluas. Publik mau membayar jika informasi yang disajikan benar-benar membantu mereka memahami dunia.
Tanggung jawab juga ada di sisi pembaca. Berhenti menyebar tangkapan layar tanpa sumber. Berhenti memilih berita hanya karena judulnya memuaskan emosi. Dukungan pada media independen adalah investasi pada ruang publik yang sehat.
Pemerintah dan perusahaan pun punya kewajiban. Keterbukaan informasi bukan hadiah, tapi amanat konstitusi. Akses data dan jawaban atas konfirmasi adalah bahan baku demokrasi yang berfungsi.
Pilar keempat memang rapuh, tapi belum patah. Ia rapuh karena ditinggalkan, bukan karena tidak dibutuhkan. Selama masih ada warga yang ingin tahu kebenaran, ruang untuk jurnalisme tetap ada.
Bangkitlah media! Bukan untuk menjadi oposisi, tapi untuk menjadi penyeimbang. Bukan untuk menjadi populer, tapi untuk menjadi akurat. Karena ketika pers menyerah, yang mati bukan berita. Yang mati adalah kemampuan kita menyebut sesuatu dengan nama yang sebenarnya.
Selamat Hari Kebangkitan Nasional.