Jakarta – Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, menilai Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, tampak enggan mencopot Deddy Sitorus dan Sadarestuwati dari jabatan mereka. Kedua kader tersebut dinilai telah menyakiti hati rakyat. Fadhli berpendapat, langkah pencopotan ini dapat mengancam posisi Puan Maharani.
Senin (01/09/2025) dikutip dari beberapa sumber media, Fadhli menyoroti bahwa tidak ada legislator yang berdialog dengan demonstran yang telah tiga kali menggelar aksi di depan Gedung DPR. Menurutnya, ini adalah tanggung jawab Puan Maharani sebagai pemimpin parlemen.
“Tak hanya Deddy Sitorus dan Sadarestuwati, namun juga Puan Maharani, yang kemarin juga mengakui kinerja DPR belum sempurna, lemah serap aspirasi dan tidak mau menemui pesertanya,” ujar Fadhli.
Ia menambahkan, PDIP seharusnya mencontoh PAN, Partai Golkar, dan Partai NasDem yang telah mencopot beberapa kader mereka sebelum perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
“Seharusnya dengan kejadian tersebut PDIP melakukan hal yang sama, karena selama ini PDIP selalu mengklaim sebagai partai yang dekat dengan Wong Cilik, namun Megawati tidak berani melakukan itu semua karena takut akan merambat sampai ke anak biologinya, yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani. Megawati dan PDIP-nya lebih memilih bermain safety,” ungkap Fadhli.
Menurut Fadhli, keberadaan Megawati di sisi Presiden Prabowo saat konferensi pers di Istana Kepresidenan pada Minggu (31/8) mengindikasikan PDIP mendapat keuntungan politik terbesar dari situasi ini.
“Bahwa posisi mereka walaupun sebagai partai penyeimbang (oposisi) harus dilindungi, jangan sampai berakhir seperti oknum anggota DPR RI yang lain (Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio dan Uya Kuya),” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo melaporkan bahwa ketua umum partai politik telah mengambil tindakan tegas terhadap kader-kader yang dianggap tidak empatik terhadap situasi terkini.
“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).
Anggota DPR yang dimaksud Prabowo termasuk Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, serta Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni dari Partai NasDem. Partai Golkar juga menonaktifkan Adies Kadir karena reaksi masyarakat terhadap tunjangan anggota dewan.
“Berdasarkan pertimbangan itu, DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji.
“Dosa” Deddy dan Sadarestuwati
Ucapan Deddy Sitorus dianggap menyakiti hati rakyat saat memperdebatkan ketimpangan antara tunjangan rumah anggota DPR RI dan iuran Tapera. Deddy menyebut perbandingan gaji DPR dan pekerja UMR sebagai “sesat logika masyarakat” dan menggunakan istilah “rakyat jelata.”
Sementara Sadarestuwati menjadi viral karena berjoget heboh setelah Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025). Tindakannya dianggap melukai hati rakyat yang sedang kesulitan ekonomi.
Penulis : Ciprut Laela