Jakarta – Gelombang aksi massa yang dipicu oleh tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban kecelakaan dengan kendaraan taktis (rantis) Brimob, terus bergulir. Aksi ini tidak hanya terjadi di jalanan Jakarta dan sejumlah daerah, tetapi juga merambah ke dunia digital dengan semakin masif.
Warganet secara luas menyebarkan 11 tuntutan yang mereka sebut sebagai “Tuntutan Rakyat.” Tuntutan ini ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, serta aparat penegak hukum.
Tuntutan tersebut mulai menyebar luas melalui berbagai platform media sosial sejak Jumat (29/8/2025) malam. Narasi yang menyertai tuntutan ini mendesak DPR dan para pejabat negara untuk segera menyetujui tuntutan tersebut dalam waktu tujuh hari ke depan.
Berikut adalah poin-poin dari 11 Tuntutan Rakyat yang viral:
1. Sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
2. Pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau tidak memiliki kredibilitas, serta lakukan audit terhadap harta dan aset mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Bebaskan semua pihak yang ditangkap terkait dengan peristiwa penyiksaan yang terjadi pada tanggal 25–29 Agustus.
4. Lakukan reformasi DPR dengan audit transparan terhadap anggaran DPR sebesar Rp9,9 triliun, lakukan perampingan anggaran, tolak mantan narapidana korupsi, hapus fasilitas istimewa, siarkan sidang secara langsung (live), dan KPK harus memeriksa anggota DPR.
5. Turunkan gaji dan tunjangan anggota DPR hingga maksimal lima kali Upah Minimum Regional (UMR), dengan disertai transparansi.
6. Tetapkan Key Performance Indicator (KPI) untuk anggota DPR; pecat anggota yang tidak mencapai target yang ditetapkan.
7. Lakukan audit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memastikan profitabilitas, transparansi, dan kontribusi yang optimal ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
8. Batalkan kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.
9. Adili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, dan negara wajib menanggung biaya hidup keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, desakan agar Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dicopot dari jabatannya jika gagal melindungi rakyat.
10. Naikkan gaji guru agar mereka layak menjadi pahlawan bangsa.
11. Lakukan reformasi Polri agar menjadi lebih profesional, berpihak pada rakyat, dan bukan hanya pada kepentingan penguasa.
Penyebaran tuntutan ini disertai dengan penegasan dari warganet bahwa DPR harus segera menjawab tuntutan tersebut dalam waktu 7 hari. Jika tidak, mereka mengancam akan menggelar gelombang aksi lanjutan yang lebih besar, Minggu (31/08/2025).
Beberapa poin, seperti pengesahan RUU Perampasan Aset, audit terhadap DPR dan BUMN, serta perombakan kinerja Polri, menjadi topik yang paling banyak diperbincangkan dan diperdebatkan di media sosial.
Tuntutan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap DPR, terutama setelah adanya kritik terkait kenaikan tunjangan anggota dewan, serta insiden meninggalnya Affan Kurniawan yang memicu solidaritas luas di kalangan buruh, mahasiswa, dan komunitas ojek online.
Respons Publik
Tagar #11TuntutanRakyat dan #AffanKurniawan sempat menjadi trending topic di platform X (sebelumnya Twitter) pada Sabtu pagi. Banyak warganet yang berpendapat bahwa poin-poin tuntutan tersebut mencerminkan keresahan masyarakat atas ketimpangan sosial, korupsi, dan lemahnya perlindungan hukum.
Hingga saat ini, DPR maupun pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang viral ini. Situasi ini terus dipantau oleh berbagai pihak, dan eskalasi lebih lanjut dari aksi massa tidak dapat dihindari jika tuntutan tersebut tidak segera direspons.
Penulis : Ciprut Laela