Bojonegoro, 28 Agustus 2025 – Dugaan praktik penyalahgunaan wewenang dan “permainan proyek” yang melibatkan pembagian proyek kepada wartawan dan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) di Bojonegoro semakin memanas dan menjadi sorotan publik. Bupati Bojonegoro dikabarkan telah memanggil Kepala Dinas terkait untuk mengklarifikasi isu tersebut.
Isu ini bermula dari sorotan terhadap potensi konflik kepentingan jika ASN, TNI, atau Polri terlibat dalam bisnis yang bersinggungan dengan jabatan mereka. Manan, seorang aktivis LSM dan juga salah satu ketua LSM di Bojonegoro, serta pengamat kebijakan publik, menegaskan bahwa apabila ASN, TNI, atau Polri yang terbukti melanggar ketentuan ini seharusnya dikenai sanksi disiplin berat. Karena menurut kami, hancurnya suatu Negara bisa kami pastikan, dimulai dari lemahnya penegakan hukum.
Sebab “Meskipun ada larangan dalam hukum tertulis, pada praktiknya, oknum oknum penegak hukum beranggapan bahwa bisnis di luar lingkup kekuasaan mereka boleh dilakukan, seharusnya hal ini perlu aturan yang lebih tegas lagi, dengan pidana. Sebaiknya, sehingga efek jeranya mengena.
Dan seharusnya kegiatan bisnis ini dilakukan setelah pensiun untuk menjaga fokus pada tugas tugas negara,” ujar Manan, mengakhiri perbincangannya.
Sekretaris Dinas PU Cipta Karya, Zamroni, saat dikonfirmasi terkait isu ini, menyatakan bahwa hal tersebut bukan menjadi urusannya. “Itu urusannya pimpinan, setiap perusahaan, itu keputusan dan aturan ada di tangan pimpinan,” ujarnya.
Sumber internal terpercaya mengungkapkan bahwa pemanggilan Kepala Dinas oleh Bupati dipicu oleh mencuatnya berita dugaan “permainan proyek” ini. Bahkan, Kepala Dinas tersebut dikabarkan marah besar dan memanggil seorang anggota LSM berinisial E.
“Pak Kadin marah-marah pada E, menanyakan kenapa kabar itu bisa sampai mencuat ke publik dan bagaimana ‘Mbak Ciprut’ bisa mengetahui data tersebut. Pak Kadin menuduh E sebagai pembocor informasi, dan mengeluhkan pemanggilan oleh Bupati serta kebingungannya dalam memberikan penjelasan,” ungkap sumber tersebut.
Tambahan informasi ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik tidak sehat dalam pengelolaan proyek di Bojonegoro. Masyarakat menanti tindak lanjut dari pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran dan menindak tegas pelaku yang terlibat.
Penulis : Ciprut Laela