Bojonegoro – Di tengah derasnya arus informasi dan berita bohong, wartawan seharusnya menjadi pilar penting dalam menjaga kebenaran. Namun, ironi terjadi di Bojonegoro, di mana para jurnalis yang meliput di DPRD justru kerap kali harus duduk di lantai, berdiri menunggu, dan bahkan berebut sinyal demi mendapatkan informasi resmi.
Rabu (05/11/2025) Kondisi ini memprihatinkan, mengingat DPRD seharusnya menjadi representasi rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Perlakuan terhadap wartawan seolah mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap profesi yang memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Ini sangat ironis. Kita bicara tentang transparansi dan keterbukaan informasi, tapi wartawan yang bertugas mencari dan menyampaikan informasi justru tidak difasilitasi dengan layak,” ujar seorang jurnalis yang enggan disebutkan namanya.
Di negara-negara yang demokrasinya telah matang, ruang konferensi pers adalah tempat yang terhormat dan representatif. Sementara di DPRD Bojonegoro, wartawan seringkali harus berdesakan di ruang tunggu atau pojok sempit.
Kondisi ini bukan hanya soal etika kerja, tetapi juga soal bagaimana DPRD Bojonegoro menempatkan diri dalam peta peradaban. Wartawan bukanlah pelengkap acara kenegaraan, melainkan saksi sejarah, pencatat zaman, dan penghubung antara kekuasaan dan rakyat.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengkritisi kondisi ini. Publik harus lebih menghargai karya jurnalistik yang penuh riset dan fakta, bukan hanya terpaku pada konten viral yang belum tentu kebenarannya.
Organisasi wartawan diharapkan lebih vokal dalam memperjuangkan hak-hak wartawan, termasuk tata ruang kerja yang layak, sistem akreditasi yang adil, dan perlindungan hukum yang konkret.
DPRD Bojonegoro seharusnya malu dengan kondisi ini. Alih-alih fokus pada proyek-proyek mercusuar, lebih baik membenahi fasilitas dan memberikan ruang yang layak bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya.
“Memuliakan wartawan bukan soal mewahnya karpet atau megahnya ruangan konferensi. Ini soal menghargai proses berpikir, kerja keras menggali fakta, dan keberanian menyuarakan kebenaran,” tegas seorang pengamat media bernama Manan.
Bangsa yang tidak mampu menghormati jurnalisnya, besar kemungkinan juga tidak menghormati kebenaran. Sebelum berbangga pada kekuatan ekonomi atau pembangunan fisik, mari tengok dulu: apakah DPRD Bojonegoro sudah menyiapkan kursi yang layak bagi mereka yang setiap hari menyalakan lentera akal sehat bangsa?
Martabat wartawan adalah cermin dari martabat DPRD dan bangsa itu sendiri.
Penulis : Ciprut laela
