Jakarta, 16 Agustus 2025 – Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengungkapkan tantangan berat yang dihadapi politikus dalam mencari nafkah halal sebagai anggota DPR RI. Pengakuan ini disampaikan dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh ICW pada Senin (11/8).
Arse secara terbuka mengakui bahwa dirinya tidak selalu terus terang kepada keluarga mengenai sumber pendapatannya. “Jangankan di organisasi, di keluarga aja, saya pun ya enggak semuanya terus terang itu soal duit itu. Dari mana dapatnya gitu ya, yang penting istri sama anak tercukupi. Hanya kita bisa pastikan cara mendapatkannya itu berusaha betul halalan toyyiban,” ujarnya.
Meskipun menyadari betapa sulitnya, Arse menegaskan komitmennya untuk terus berupaya mendapatkan rezeki yang halal dan bertanggung jawab. “Walaupun itu sulit, sulit, sulit, sulit, dalam mungkin kehidupan dunia. Tapi ya kita tetap berusaha untuk tetap bertanggung jawab,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Arse menyatakan bahwa perilaku koruptif tidak hanya terjadi di kalangan politikus, tetapi juga merambah hampir semua sektor kehidupan. Ia mengaku banyak belajar tentang hal ini sejak aktif dalam organisasi kemahasiswaan. “Bahkan sejak mahasiswa itu, saya yang berasal dari aktivis selalu bilang, sejak kita menjadi mahasiswa yang aktif di intra-kampus maupun ekstra kampus, pertanggungjawaban keuangan itu enggak pernah beres itu,” kata Arse. “Itu kita bawa sampai kita bekerja itu,” tambahnya.
Sebagai anggota DPR selama dua periode, Arse mengungkapkan bahwa sebagian besar dana yang ia terima untuk kampanye berasal dari bantuan berbagai pihak. Ia bahkan mengakui memiliki pinjaman yang harus dilunasi. “Ya selama ini saya, terpilih dua periode ini dapat duitnya ini ya dapat bantuan, dari sana sini. Bahkan saya ada pinjaman yang harus saya kembalikan,” katanya.
Arse menjelaskan bahwa selama ini ia tidak terlalu memikirkan modal awal karena bukan berasal dari dirinya sendiri. Setelah terpilih, fokus utamanya adalah mengembalikan pinjaman tersebut. “Tapi kalau modal saya enggak lah. Saya fokus aja menjadi politisi, berusaha untuk baik,” katanya.
Untuk mengatasi masalah pendanaan partai politik yang kerap menjadi celah korupsi, Arse mendukung usulan penambahan sumber pendanaan partai politik dari masyarakat, selain dari negara maupun korporasi. Ia mencontohkan beberapa negara di Eropa seperti Italia, Jerman, Portugal, Swedia, Inggris, hingga Australia yang telah menerapkan sistem ini dengan angka bantuan publik mencapai 30 hingga 60 persen.
Namun, Arse menekankan perlunya aturan yang ketat untuk memastikan akuntabilitas, termasuk sanksi tegas seperti larangan menjadi peserta pemilu seumur hidup bagi pelanggar. “Maka saya sejak awal dengan isu pendanaan partai politik dari publik itu sangat mendukung ya. Dengan syarat kita pun, politisi itu mengubah pikiran dan tindakannya,” kata Arse.
“Kalau ini bisa kita lakukan ya maka, saya lebih senang. Kita akan lebih berpikir bagaimana kita mewujudkan tujuan negara, bagaimana kita mewujudkan aspirasi masyarakat soal duit sudah ada yang mikir kita fokus aja sebagai anggota DPR,” pungkasnya.
Penulis : ciprut Laela