Bojonegoro – Jalanan rusak, harga melambung, pelayanan publik kurang maksimal. Ironisnya, DPRD Bojonegoro diduga malah asyik berpesta pora dengan anggaran daerah! Temuan mengejutkan dari dokumen pengadaan di laman SIRUP LKPP mengungkap praktik manipulasi anggaran yang mencengangkan, Jumat (25/07/2025)
Mobil dinas mewah senilai Rp 2 miliar untuk pejabat eselon II fiktif? Gaji 72 sopir pribadi untuk hanya 50 anggota dewan? Pemeliharaan kendaraan operasional dan perorangan membengkak hingga lebih dari Rp 600 juta? Ini hanya sebagian kecil dari “pesta” anggaran yang diduga dilakukan DPRD Bojonegoro.
Dengan adanya hal tersebut, Ketua LSM PIPRB, Kabupaten Bojonegoro (Lembaga Independen Peduli Rakyat Bojonegoro) Manan, menyebutkan, menurut kami penggunaan istilah “Eselon II” untuk anggota dewan sebagai rekayasa jabatan untuk membengkakkan anggaran. “Ini penyesatan yang disengaja.
Dan yang Lebih mengejutkan lagi, belanja gaji 72 sopir pribadi diduga fiktif. “Modus lama, tapi ampuh karena kami menganggap pengawasan lemah, dan begitulah cara para pejabat untuk melakukan korupsi.
Dengan adanya anggaran kendaraan pun dipecah-pecah ke berbagai pos kecil, itu untuk mengaburkan total pemborosan yang mencapai miliaran rupiah. “Ini perampokan uang rakyat yang dilakukan secara legal dan masif.
Praktik ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi diduga kuat sebagai penyalahgunaan anggaran dan persekongkolan jabatan, dengan potensi pelanggaran pemalsuan nomenklatur jabatan, penggajian pegawai fiktif, dan pengadaan tak sesuai fungsinya.
Sebagai masyarakat Bojonegoro, yang mempunyai nalar waras, pasti geram dan menuntut agar di lakukan audit menyeluruh dari lembaga yang kompeten di negara ini.
Harapan besar, kami tujukan kepada KPK, agar mengusut tuntas “skandal” ini, supaya ada efek jera.
“Kami tidak butuh klarifikasi/penjelasan, karena hanya sebatas ungkapan basa basi dari para pejabat. Masyarakat hanya ingin tahu kebenaran yang sesungguhnya dan jujuran para pejabat, jangan jangan ada otak atau dalang utama dari dugaan tindak pidana korupsi uang rakyat, dan atau memang dilakukannya dengan kepintaran para pejabat.
Kalau memang demikian, wajar saja jika di Bojonegoro korupsi dan permainan anggaran semakin menjadi-jadi, karena hukum di negeri Konoha dapat tersebut di “perjual belikan”. Dimana ada uang disitulah hukum seolah tidak berlaku, tegas Manan, mengakhiri perbincangannya dengan awak media ini.
Penulis : Ciprut Laela