BOJONEGORO – Di tengah angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Bojonegoro, anggaran konsumsi Sekretariat DPRD Bojonegoro untuk tahun 2025 mencapai lebih dari Rp600 juta, memicu kritik publik. Dana tersebut, yang bersumber dari APBD, dialokasikan untuk berbagai kegiatan internal dewan, termasuk rapat, pembahasan anggaran, dan jamuan tamu, Kamis (24/07/2025).
Data resmi dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP merinci pengeluaran tersebut, antara lain Rp 90 juta untuk rapat koordinasi, Rp 68,6 juta untuk pembahasan pertanggungjawaban APBD, dan puluhan juta rupiah lainnya untuk berbagai kegiatan serupa. Bahkan, tercatat anggaran Rp 40,3 juta untuk peningkatan disiplin pegawai dan Rp 37,8 juta untuk pengawasan kode etik.
Ironisnya, Bojonegoro masuk 11 besar daerah termiskin di Jawa Timur menurut BPS, dengan persentase penduduk miskin di atas rata-rata provinsi. Anggaran konsumsi DPRD ini pun menuai kecaman, mengingat dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk program pengentasan kemiskinan atau peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Dengan Rp 600 juta, pemerintah daerah berpotensi menyediakan puluhan ribu porsi makanan bergizi untuk anak-anak kurang mampu. Namun, kenyamanan konsumsi para wakil rakyat tampaknya lebih diprioritaskan daripada kesejahteraan rakyat yang mereka wakili.
Kritik ini bukan yang pertama kali ditujukan kepada DPRD Bojonegoro. Sebelumnya, pengadaan mobil dinas mewah dan dugaan pembengkakan anggaran perjalanan dinas juga telah menuai kontroversi.
Hingga saat ini, Sekretaris DPRD Bojonegoro belum memberikan klarifikasi terkait alokasi anggaran konsumsi tersebut. Publik pun mendesak transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran APBD, terutama di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan.
Ketua LSM PIPRB (Lembaga Independen Peduli Rakyat Bojonegoro) Manan, saat dimintai tanggapan, menjelaskan, miris sekali pejabat di Bojonegoro hanya mementingkan perutnya sendiri, padahal mereka di pilih rakyat dan bisa duduk di kursi DPRD juga karena rakyat. Namun tindakan mereka selama ini tidak pernah mencerminkan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk keuntungan pribadi mereka sendiri.
“Ibarat kata kacang lupa kulitnya, saat pencalonan mengobral janji manis sampai mulut mereka berbusa, mengemis suara, namun setelah menduduki posisi seakan mulut mereka menjadi licin seperti ular, tambahnya.
Lebih lanjut ungkap Manan yang selalu kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat tersebut, dari pada anggaran yang sangat fantastis itu digunakan untuk makan, lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat. Toh uang itu juga dari pajak rakyat, dari hasil keringat rakyat, jadi harus kembali ke rakyat. Jika seperti itu kesannya kok, para pejabat ini seperti pengemis yang makan, minum, bahkan keperluan pribadi mereka meminta dari pajak rakyat, tandasnya.
Seharusnya lembaga yang notabene itu wakil rakyat itu semua pemikirannya adalah pro rakyat, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompoknya, sehingga kepercayaan publik lambat laun kembali percaya dengan lembaga wakil rakyat tersebut, jelas Manan mengakhiri diskusinya.
Penulis : Ciprut laela