Bojonegoro – Praktik pungutan yang tidak jelas kembali menggemparkan lingkungan pendidikan, kali ini menimpa SMK 4 Bojonegoro. Keluhan keras datang dari salah satu perwakilan wali murid, yang mengungkap bahwa sekolah tersebut tidak hanya meneruskan pungutan kepada orang tua siswa, namun juga melakukan serangkaian tindakan yang membuat banyak pihak khawatir, Jumat (02/01/2026).
Menurut perwakilan tersebut, awalnya pihak sekolah mengenakan pungutan sebesar 150 ribu rupiah per bulan. Setelah adanya pantauan atau sidak, nominal justru bergeser menjadi antara 65 ribu hingga 70 ribu rupiah per bulan. Yang lebih mengganggu, selain pungutan tetap, sekolah juga menyebarkan kotak amal keliling yang secara praktis memaksa setiap siswa untuk memberikan sumbangan.
“Tidak hanya itu, pungutan ini jelas atas dasar perintah langsung dari kepala sekolah. Bahkan, kami diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar. Jika ada yang berani menolak atau berniat melaporkan, pihak kepala sekolah langsung mengancam akan mengeluarkan putra-putri kami dari sekolah,” ujar perwakilan wali murid dengan nada kesal.
Kasus ini tak berdiri sendiri. Banyak wali murid dan masyarakat di Bojonegoro menduga bahwa praktik pungutan serupa juga terjadi di berbagai sekolah SMK dan SMA se-Kabupaten Bojonegoro, dan diduga mendapat dukungan terselubung dari pihak cabang dinas pendidikan setempat. Bukti paling nyata adalah tidak pernah ada tindakan tegas untuk memberantasnya, sementara Dinas Pendidikan Jawa Timur seolah memilih membisu dan memalingkan wajah dari kasus-kasus yang semakin merajalela.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepala sekolah SMK 4 Bojonegoro yang dikonfirmasi melalui pesan singkat tidak memberikan tanggapan apapun dan hanya memilih diam.
Penulis : Ciprut laela