Bojonegoro – Perayaan Hari Jadi Bojonegoro (HJB) tahun ini tercoreng oleh kontradiksi mencolok antara retorika keterbukaan yang digaungkan pemerintah daerah dan praktik pembatasan akses yang dialami oleh sejumlah awak media dan warga saat pembukaan acara di GOR Utama Ngumpak Dalem. Kebijakan ini memicu gelombang protes yang mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap transparansi dan partisipasi publik.
Pantauan di lokasi menunjukkan barikade petugas keamanan yang hanya mengizinkan masuk mereka yang menggenggam barcode undangan resmi dari dinas terkait. Pemandangan kontras terlihat di luar GOR, di mana banyak warga Bojonegoro yang tidak memiliki tiket terpaksa menyaksikan perayaan dari layar lebar. Sementara itu, sejumlah jurnalis yang datang untuk meliput acara publik ini harus gigit jari karena tidak mendapatkan akses masuk.
“Kami sangat kecewa dengan pembatasan ini. Sebagai jurnalis, kami memiliki mandat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk acara-acara penting seperti HJB,” ungkap indra, seorang wartawan dari media lokal Bojonegoro, dengan nada geram.
Kekecewaan serupa juga diungkapkan oleh Dani, seorang konten kreator Bojonegoro, “Katanya ini acara untuk masyarakat Bojonegoro, tapi kok malah dibatasi? Harus punya barcode tiket segala, padahal kami ingin ikut merayakan hari jadi daerah kami.”
Bima, warga lainnya, menambahkan, “Kami dilarang masuk oleh petugas karena tidak punya tiket dari OPD terkait. Padahal, acara ini kan dibiayai dari uang pajak kami juga. Kenapa kami malah tidak boleh menyaksikan?”
Pembatasan akses ini memunculkan pertanyaan serius tentang motif di balik kebijakan tersebut. Apakah ada informasi yang ingin disembunyikan dari publik? Mengapa perayaan yang seharusnya menjadi milik seluruh masyarakat justru dieksklusifkan?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas terkait dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait alasan pembatasan akses media dan warga ini. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat dugaan adanya masalah transparansi dalam penyelenggaraan HJB. Masyarakat Bojonegoro menuntut penjelasan yang jujur dan terbuka dari pemerintah daerah.
Diharapkan, insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk lebih menghargai peran media dan masyarakat dalam setiap kegiatan publik. Keterbukaan dan partisipasi adalah kunci utama dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan dipercaya oleh rakyat.
Penulis: Ciprut Laela