Bojonegoro – Sembilan Kepala Desa di Bojonegoro diperiksa intensif oleh KPK selama dua hari berturut-turut. Pemeriksaan maraton di salah satu ruangan Mapolres Bojonegoro ini diduga terkait kasus suap dana hibah Pemprov Jatim yang telah menjerat beberapa pejabat tinggi. Kasus ini menambah panjang daftar dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur.
Dari data yang diperoleh media cakrawalahukumnews.com dalam pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan kuat yang mengarah pada penyaluran dana hibah melalui Pokir (Pokok Pikiran) untuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) dari APBD Provinsi Jawa Timur. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) akhir tahun 2022 yang telah menjerat beberapa pihak.
Meskipun belum diketahui secara pasti status kesembilan Kades tersebut, dalam pemeriksaan ini semakin memperkuat dugaan keterlibatan mereka dalam kasus suap dana hibah Pemprov Jatim. Apalagi, baru-baru ini KPK telah menetapkan empat pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, sebelumnya telah mengumumkan penetapan tersangka tersebut terkait dugaan korupsi dana hibah untuk Pokmas.
Misteri di balik pemeriksaan intensif ini pun semakin menarik perhatian publik. Apakah kesembilan Kades tersebut terlibat langsung dalam penyalahgunaan dana hibah? Publik menantikan kejelasan status dan hasil investigasi KPK lebih lanjut. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada publik.
Penulis : Ciprut Laela