Bojonegoro – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di Bojonegoro, kini justru menjadi sorotan tajam. Alih-alih memberikan manfaat nyata, program ini malah terindikasi menjadi lahan bisnis baru bagi oknum politikus dan pengusaha besar, Kamis (09/10/2025).
Dugaan ini bukan tanpa dasar. Temuan di lapangan menunjukkan sejumlah masalah serius, mulai dari menu yang tidak sesuai standar gizi, kasus keracunan makanan yang menimpa siswa, hingga penutupan dapur MBG yang seharusnya menjadi percontohan. Ironisnya, penutupan dapur percontohan ini diduga kuat karena adanya kepentingan pihak tertentu yang ingin menguasai kuota dan mengelola dapur MBG.
Selain itu, terungkap fakta bahwa 66 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Bojonegoro belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal, SLHS merupakan syarat mutlak untuk menjamin keamanan dan kebersihan makanan yang disajikan. Ketidakpatuhan ini jelas menunjukkan lemahnya pengawasan dan verifikasi dari pihak terkait.
Dari informasi yang dihimpun media ini bahkan menyebutkan bahwa 80 persen dapur MBG di Bojonegoro dimiliki oleh anggota DPRD, sementara sisanya dikuasai oleh pengusaha terbesar di Bojonegoro. Jika informasi ini benar, maka program MBG telah diselewengkan menjadi ajang mencari keuntungan pribadi dan kelompok, bukan lagi berpihak pada kepentingan rakyat.
Kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di berbagai sekolah semakin memperburuk citra program MBG di Bojonegoro. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas makanan yang disajikan dan standar kebersihan dapur MBG. Apakah ada jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi anak-anak benar-benar aman dan bergizi?
Pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) harus segera bertindak tegas untuk mengusut tuntas semua dugaan penyimpangan dalam program MBG di Bojonegoro. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program ini. Jangan sampai niat baik pemerintah pusat untuk menyehatkan generasi bangsa justru dinodai oleh praktik korupsi dan nepotisme di tingkat daerah.
Masyarakat Bojonegoro berhak mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan mengenai pelaksanaan program MBG. Jika terbukti ada oknum yang bermain-main dengan program ini, maka mereka harus dihukum seberat-beratnya. Program MBG harus dikembalikan ke tujuan semula, yaitu meningkatkan gizi masyarakat dan mencerdaskan anak bangsa, bukan menjadi ladang bisnis bagi para politikus dan pengusaha serakah.
Penulis : Ciprut Laela